TANGSELINFO.COM – Kasus kekerasan terhadap anak di Kota Tangerang Selatan pada tahun 2026 meningkat. Hingga Juni 2026, tercatat ada 118 anak yang terdata menjadi korban kekerasan, sebanyak 37 kasus bahkan terjadi di lingkungan sekolah.
Ironinya, berdasarkan data Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Kota Tangsel, terdapat 34 kasus pencabulan terhadap anak laki-laki.
Salah satu kasus pencabulan yang terbongkar adalah dilakukan oleh oknum guru di SDN Rawa Buntu 01 Kecamatan Serpong, pada Januari 2026. Kasus pencabulan tersebut heboh lantaran hasil penelusuran, korbannya merupakan siswa laki-laki dan berlangsung selama bertahun-tahun.
Kasus tersebut, semula dibongkar salah satu wali murid korban pencabulan dan kemudian membongkar tabir bejatnya oknum pelaku memperdayai para korbannya.
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) Kota Tangerang Selatan (Tangsel) Deden Deni menuturkan, pihaknya pun ikut terkejut saat kasus pencabulan tersebut terungkap. Pasalnya, kata Deni, bahkan pihak sekolah tak menduga lantaran pelaku dikenal sebagai sosok yang.
“Ternyata, sikap baiknya itu menjadi salah satu modus untuk memperdayai korban. Paling parahnya, korban tidak merasa sebagai korban karena diperdayai oleh pelaku,” kata Deden.
Deden menuturkan, pelaku memperdayai korban dengan memberikan uang jajan hingga perlengkapan dan keperluan sekolah.
“Pelaku memanfaatkan sisi lemah korban dengan memberikan apa yang belum didapat dari orangtuanya. Jadi, hal itu yang membuat korban merasa menjadi korban,” tuturnya.
Deden menerangkan, saat ini kasus tersebut sudah sampai di persidangan untuk mengadili dan memberi ganjaran hukuman setimpal akibat pencabulan yang dilakukan.
Deden mengajak, agar para guru dan warga sekolah mulai peka dengan lingkungan sosialnya. Tak hanya perilaku siswa, tetapi juga perilaku guru.
“Kita mengajak guru supaya lebih peka. Ada perbedaan seperti ruang kelas berbeda, perhatian ke anak berlebihan dan cenderung tidak wajar, jangan anggap enteng. Saya ajak guru curiga saja terhadap hal-hal yang baiknya berlebihan meskipun niatnya untuk kebaikan,” paparnya.
Deden menyebut, untuk meminimalisir terjadinya kekerasan terhadap anak di sekolah, pihaknya telah deklarasikan Kelompok Kerja Budaya Sekolah Aman dan Nyaman.
Selain itu, ada juga Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Perlindungan Anak yang harus dipedomani seluruh sekolah untuk meminimalisir dampak negatif dari penggunaan media sosial di sekolah.
“Butuh bantuan semua pihak, baik langsung maupun tidak langsung. Peran orangtua di rumah juga penting untuk membatasi akses terhadap dunia digital karena sebagian besar kekerasan di sekolah terjadi karena pengaruh dari media sosial,” pungkasnya. (Adv)
