TANGSELINFO.COM – Pemerintah Kota Tangerang Selatan terus mengoptimalkan pendapatan daerah dari seluruh sektor mata pajak. Salah satunya yakni pajak reklame.
Pada 2025 lalu, pendapatan daerah pajak reklame melampaui target. Target pajak reklame 2025 yakni Rp45 miliar dan terealisasi sebanyak Rp48,6 miliar lebih atau sekira 108%.
Kepala Baadan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Tangsel Eki Herdiana mengaku, pihaknya optimistis pajak reklame pada tahun 2026 akan tercapai bahkan melampaui target.
Menurutnya, kerjasama lintas sektor penting terus dilakukan dan ditingkatkan agar capaian pendapatan daerah dapat terealisasi secara optimal.
“Kita juga melakukan inovasi-inovasi teknologi yang memudahkan pelayanan masyarakat, pembayaran serta informasi pajak,” ungkapnya.
Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 1 tahun 2025 tentang Perubahan Atas Perda Nomor 10 tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, ada 11 jenis pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah.Di antaranya yaitu:
- Pajak Bumi Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2)
- Bea Perolehan atas Hak Tanah dan Bangunan (BPHTB)
- Pajak Barang Jasa Tertentu atas: Makanan dan/atau Minuman, Tenaga Listrik, Jasa Perhotelan, Jasa Parkir, dan Jasa Kesenian dan Hiburan
- Pajak Reklame
- PAT
- Pajak MBLB
- Pajak Sarang Burung Walet
Warga Kecamatan Setu, Arief Hidayatullah memberikan tanggapannya terkait pajak reklame di Kota Tangsel.
Menurutnya, reklame di Kota Tangsel cukup banyak menghiasi di sudut-sudut kota dan menjadi salah satu pajak daerah yang perlu dioptimalkan.
“Kalau saya lihat sepanjang jalan di Rawa Buntu aja banyak billboard dan reklame, di Jalan Puspiptek Serpong arah Pamulang juga banyak reklame property. Jadi kalau pemungutannya optimal, pendapatan dari sektor pajak reklame juga akan meningkat,” kata Arief.
Sehingga, lanjut Arief, pendapatan pajak reklame yang optimal juga akan membantu Pemerintah Kota Tangsel mengoptimalkan sarana dan prasarana layanan kepada masyarakat dari pendapatan daerah yang didapatkan.
“Karena kalau pendapatan pajaknya optimal, akan berdampak baik juga ke pelayanan masyarakat,” ungkapnya.
Hal senada diungkapkan oleh Warga Pamulang, Ardi Mawardi. Menurutnya, sosialisasi tentang pajak reklame di Kota Tangsel perlu terus disosialisasikan. Selain untuk edukasi masyarakat sehingga dapat melakukan pengawasan di sekitarnya.
“Kalau masyarakatnya sudah teredukasi, kita juga bisa ikut mengawasi. Sehingga bisa membantu pemerintah meminimalisir oknum yang nakal dan meningkatkan pendapatan daerah,” paparnya.
Ardi berharap, pengawasan terhadap pemasangan titik reklame juga diperketat agar tidak merusak estetika kota dan berdampak negatif kepada masyarakat. (Adv)
